Website Resmi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
" Panganku Beragam, Bergizi, Tersedia Cukup dan Terjangkau "

Koordinator Fungsional

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur

 

1.  Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dgn sasaran penyuluhan ;

 

2.  Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan;

3.  Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah ; dan

4.  Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Mempunyai Fungsi :

  1. mengkoordinasikan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  2. menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  3. menyiapkan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  4. memberikan pelayanan administrasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
  5. melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  6. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan agrobisnis;
  7. mengelola pembiayaan penyuluhan ;
  8. memfasilitasi forum masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan;
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Koordinasi.

 

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur

Tugas :

  1. Melaksanakan satuan administrasi pangkal penyuluh PNS di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan serta Kehutanan yang bertugas pada tingkat Provinsi;
  2. Melaksanakan Penyuluhan;
  3. Mengelola pembiayaan penyuluhan;
  4. Memantau dan mengevaluasi penyuluha;
  5. Mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani, nelayan, pekebun serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
  6. mengembangkan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani, nelayan, pekebun serta masyarakat, di dalam dan sekitar hutan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah;
  7. Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta
  8. Melaksanakan tata usaha kesekretariatan; dan
  9. Penguatan kelembagaan pelaku utama.